English version
Pandemi menyerukan perawatan kesehatan jiwa yang inklusif, menyeluruh serta berakar dari kita semua
Andrea Adhi, Marsha Habib dan Widi Sari
Pentingnya kesehatan mental di Indonesia semakin diakui, dan berbagai perbaikan telah dilakukan terhadap sistem perawatan kesehatan mental sepanjang dekade terakhir. Meski demikian, masih banyak tantangan terkait akses dan kualitasnya. Pada 2014 Indonesia mengesahkan undang-undang tentang kesehatan mental. Tetapi tidak ada peraturan relevan yang disahkan untuk mengiringinya, sehingga dampaknya sejauh ini tidak signifikan. Oleh sebab itu, sistem kesehatan mental di Indonesia masih perlu dibenahi. Indonesia mengimplementasikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014, yang mencakup perawatan psikologis dan psikiatris dan telah menanggung 221 juta orang per September 2019. Hal ini membuat berbagai layanan perawatan kesehatan mental lebih mudah diakses, terutama oleh masyarakat yang kurang mampu.
Aturan sistem asuransi kesehatan ini mewajibkan orang-orang yang mencari perawatan untuk permasalahan kesehatan mental, agar terlebih dahulu mengunjungi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Jika perlu, dokter di puskesmas akan memberikan rujukan untuk perawatan yang lebih khusus. Kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental bermunculan di sana sini. Meski ini merupakan kemajuan penting, nyatanya akses ke perawatan kesehatan mental berkualitas tinggi tetap terbatas bagi kalangan istimewa. Perawatan kesehatan mental yang mumpuni masih menjadi kemewahan bagi jutaan anak dan kelompok rentan lain di Indonesia, terutama di daerah pedalaman.
Pandemi dan pentingnya inklusivitas
Pandemi COVID-19 berdampak buruk bagi kesehatan mental banyak orang di Indonesia. Virus ini tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik seseorang, tetapi juga kesehatan mentalnya. Dampak kesehatan yang bersifat langsung dan konsekuensi dari pembatasan fisik telah mengakibatkan stres yang signifikan (UN 2020). Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menggambarkan dampak COVID-19 seperti ‘rasa pedih akibat kehilangan orang yang dicintai, keterkejutan akibat kehilangan pekerjaan, isolasi, dan pembatasan gerak, dinamika keluarga yang pelik, ketidakpastian dan ketakutan akan masa depan.’
Dampak-dampak tersebut jauh lebih gawat bagi anak dan individu rentan karena status sosioekonomi mereka dan berbagai faktor risiko yang mereka hadapi. Contohnya, program-program belajar di rumah mungkin meningkatkan stres karena terbatasnya fasilitas yang mendukung. Situasi ini semakin membebani anak dari keluarga berpenghasilan rendah karena mereka sudah berada di kondisi genting bahkan sebelum pandemi merebak. Bagi banyak kelompok lain, situasinya bahkan lebih parah lagi. Banyak pengasuh anak yang tidak bisa mengasuh lagi akibat dampak COVID-19. Anak-anak tanpa tempat tinggal menghadapi kesulitan besar baik dari segi mental maupun finansial. Pandemi telah meningkatkan risiko semua orang, tanpa pandang bulu siapa atau dari mana asal mereka.
Untuk menanggulangi pandemi ini kita perlu memperjuangkan inklusivitas kesehatan mental, terutama demi mendukung dan memberdayakan individu dari kelompok rentan. Akan tetapi, tanpa mengetahui kelompok mana yang rentan dan risiko kesehatan mental apa yang mereka hadapi, mustahil menyediakan bantuan yang mereka butuhkan. Selebihnya kita juga memahami bahwa akses, kualitas, dan stigma adalah faktor-faktor yang saling memengaruhi, yang berperan besar dalam sistem perawatan kesehatan mental.
Pada awal pandemi, banyak orang yang sebelumnya tidak rentan menjadi rentan. Penting bagi kami untuk pertama-tama menentukan kelompok mana yang paling rentan, karena sistem perlindungan sosial Indonesia tidak selalu tersedia bagi semua orang yang membutuhkan. Bahkan sebelum pandemi merebak, kelompok-kelompok individu yang rentan kerap diabaikan. Pandemi hanya akan memperburuk masalah ini.
Kami telah menyusun daftar kelompok yang paling rentan dalam masyarakat Indonesia:
- Anak-anak tanpa pengasuhan keluarga
Satu kelompok yang kerap dikucilkan dari pertimbangan kebijakan dan program bantuan adalah anak-anak yang berada di luar pengasuhan keluarga, seperti anak-anak tunawisma dan anak-anak di panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga keagamaan. Data mutakhir dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa 1660 anak ditahan di lembaga pemasyarakatan. Data dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa 939.087 anak tinggal di pesantren. Selain itu, Kementerian Sosial mencatat bahwa 102.482 anak hidup di 3575 panti (baik panti asuhan milik pemerintah, milik masyarakat, maupun panti rehabilitasi, serta lembaga-lembaga lain yang serupa), dan memperkirakan sekitar 12.000 anak kehilangan tempat tinggalnya atau hidup di jalanan.
Anak-anak di luar pengasuhan keluarga lebih rentan mengalami tekanan mental. Sebuah studi yang diterbitkan PUSKAPA pada 2014 mengungkapkan bahwa 42 persen anak di panti dan 51 persen anak di pesantren pernah mengalami kekerasan fisik sekurang-kurangnya satu kali sepanjang masa tinggal mereka. Selain itu, 32 persen anak di pesantren merasa putus asa, 21 persen merasa cemas, dan 18 persen merasa sedih selama sebulan terakhir. Sehubungan dengan anak-anak di lembaga pemasyarakatan, 31 persen merasa cemas, 25 persen merasa sedih, dan 10 persen merasa putus asa selama sebulan terakhir. Di semua lembaga, 17 persen menyatakan bahwa mereka tidak punya teman atau seseorang yang dapat mereka percaya.
- Kelompok lansia
Kelompok lansia menghadapi risiko tertinggi terjangkit COVID-19, dengan tingkat kematian yang lebih besar di kalangan orang berusia 60 dan lebih tua. Kelompok lansia tidak hanya rentan terhadap penyakit itu sendiri, tetapi juga terhadap efek penyakit yang signifikan bagi kesehatan mental mereka. Kelompok lanjut usia rentan mengalami masalah kesehatan mental karena pemicu stres yang lebih umum di usia lanjut, seperti penurunan kapasitas fisik dan mental yang signifikan, dan penurunan kemampuan fungsional. Di Indonesia, diperkirakan 1,2 juta orang menderita demensia. Sebuah studi yang dilakukan di Yogyakarta mengungkapkan bahwa sebagian besar orang lanjut usia serta pengasuh mereka tidak memiliki pengetahuan tentang demensia dan masalah kesehatan mental lainnya.
- Kelompok yang tersingkir secara sosial
Kategori individu yang tersingkir secara sosial termasuk minoritas seksual dan agama serta mereka yang tidak memiliki dokumen identitas yang sah secara hukum (KTP). Di Indonesia, orang-orang transgender kerap mengalami kekerasan dan diskriminasi. Baru-baru ini, seorang transgender dibakar hingga tewas oleh sekumpulan laki-laki di Jakarta. Orang-orang ini tidak didakwa oleh polisi. Di beberapa bagian Indonesia, anggota kelompok agama minoritas hidup dalam ketakutan tak berujung, yang membahayakan kesehatan mental mereka. Sering kali, mereka tidak memiliki dokumen identitas yang sah di mata hukum akibat diskriminasi, yang mencegah mereka mengakses layanan pemerintah dan dukungan sosial. Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018 (SUSENAS) memperkirakan bahwa sekitar 28 persen anak di bawah usia lima tahun tidak memiliki akta kelahiran. Anak-anak dari orang tua yang tidak menikah sesuai hukum menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan akta kelahiran. Sementara itu, memiliki akta kelahiran tanpa nama ayah membawa stigma negatif yang kuat.
Pertanyaan besar
Tidak terlalu sulit untuk mengenali kelompok sosial yang paling rentan terhadap risiko. Tetapi apa yang bisa kita lakukan demi kesehatan mental mereka? Kita sadar bahwa hak atas perawatan kesehatan mental sebagian individu disangkal secara sistematis. Kita juga sadar bahwa, dalam arena kebijakan, kesehatan mental masih belum dianggap kepentingan utama. Tetapi kami meyakini satu hal: kita perlu memulai sesuatu.
Kita bisa mulai dengan memastikan isu-isu kesehatan mental tidak dipandang sebagai hal yang terpisah dari isu-isu lain. Alih-alih membatasi pilihan kita, jauh lebih bermanfaat jika kita fokus pada orang-orang yang membutuhkan bantuan dan menentukan kebutuhan mereka. Kita bahkan tidak perlu menggunakan istilah ‘kesehatan mental’. Jika kita terus-menerus membatasi pilihan kita dengan berfokus pada kesehatan mental semata, kita akan melewatkan kesempatan berkolaborasi secara efektif dengan program-program dan inisiatif-inisiatif lain yang sedang membantu kelompok rentan dan memungkinkan mereka bertahan hidup dan berkembang.
Membantu program-program yang telah lebih dulu mendukung kelompok-kelompok rentan akan membantu kita menciptakan peluang yang lebih banyak. Contohnya, kita sudah tahu bahwa ketersediaan psikiater dan psikolog klinis di Indonesia tidak mumpuni. Hanya ada 987 psikiater di seluruh Indonesia, yang berarti rasionya satu psikiater untuk setiap 250.000 individu. Dan hanya ada 1143 psikolog klinis di negara ini. Inilah sebabnya fokus pada intervensi klinis individu saja tidak cukup. Kita tahu betul bahwa kesehatan mental ditentukan oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan fisik yang bekerja di tahapan hidup yang berbeda-beda (WHO, 2014). Oleh karena itu, perspektif yang holistik mengenai kesehatan mental tidak hanya penting untuk keberadaannya sendiri, tetapi juga karena ia bisa menghasilkan intervensi-intervensi yang efektif.
Pertimbangkan, misalnya, Salon Sang Ratu, sebuah salon kecantikan yang dikelola oleh dan untuk transpuan. Salon ini terletak di kampus Universitas Katolik Atma Jaya di Semanggi, Jakarta. Ia didukung oleh Yes, I Can!, sebuah program pemberdayaan komunitas dari Pusat Penelitian HIV AIDS/PPH. Salon ini menawarkan berbagai jasa selain tata rambut dan rias wajah. Inisiatif ini sama sekali tidak menyebut istilah ‘kesehatan mental’. Tetapi, mereka menyediakan ruang aman untuk transpuan. Transpuan tidak hanya diterima di sana, tetapi juga diberdaya untuk berkontribusi terhadap operasional salon, yang penting bagi kesehatan mental mereka.
Berkolaborasi dengan program-program yang telah lebih dulu memberdayakan kelompok-kelompok rentan dapat membantu kita mengangkat kesehatan mental ke khalayak ramai. Mengintegrasikan perawatan kesehatan mental di inisiatif-inisiatif yang telah lebih dulu ada menguntungkan semua orang, terutama anggota kelompok rentan, karena hal ini memperbaiki kualitas hidup mereka.
Hampir tak terhindarkan, program-program yang mempromosikan kesetaraan, inklusi, penerimaan, dan keadilan sosial akan menghasilkan dampak yang positif bagi kesehatan mental.
Menyediakan dukungan mental selalu memungkinkan
Kabar gembiranya adalah ada banyak, banyak sekali peluang untuk membantu, walaupun kita sedang tidak berpartisipasi dalam program atau inisiatif tertentu. Kebaikan akan selalu diterima dengan tangan terbuka dan bisa dengan mudah diberikan setiap saat.
Kita perlu berempati, dan kita perlu ingat bahwa hanya karena seseorang terlihat gembira dan puas, bukan berarti ia baik-baik saja. Kita harus mengingatkan diri sendiri bahwa kita tidak selalu tahu apa yang sedang dialami orang lain. Itulah pentingnya bersikap baik dan berguna. Pandemi ini telah menggerogoti kesehatan mental kita. Baru sekarang kita mulai melihat bagaimana risiko membayang-bayangi semua orang, tak peduli siapa atau dari mana kita berasal. Banyak dari kita yang mengalami kecemasan, depresi, keputusasaan, dan frustasi. Bagi sebagian orang, hal ini bisa berujung pada kondisi yang lebih serius. Perbedaannya terletak pada kapasitas kita untuk mengurangi risiko tersebut. Menyadari posisi kita yang istimewa, termasuk kemampuan kita menjaga kesehatan mental, adalah hal yang kian penting.
Meningkatkan layanan kesehatan jiwa tak hanya menjadi tanggung jawab para tenaga kesehatan. Apapun pekerjaan kita sehari-hari, kita bisa berkontribusi untuk membangun lebih banyak jembatan yang lebih kuat untuk membantu menciptakan sistem kesehatan mental yang mudah diakses semua.
Kekurangan-kekurangan dalam sistem perawatan kesehatan mental di Indonesia sudah ada jauh sebelum pandemi merebak; ia terutama dirasakan oleh kelompok-kelompok rentan. Pandemi telah menggerus sumber daya kesehatan mental kita menjadi semakin tipis, lebih tipis dari yang sudah-sudah. Jurang kian menganga. Kita perlu mendorong lebih kuat hingga tercipta perubahan pada sistem perawatan kesehatan mental di Indonesia. Perawatan kesehatan mental yang mumpuni dan dapat diakses semua perlu menjadi bagian ‘normal baru’.
Penting bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan praktisi untuk secara rutin mengenali kelompok mana saja yang rentan untuk memastikan tidak ada satupun kelompok yang tertinggal. Selain itu, kita perlu berkolaborasi dengan inisiatif-inisiatif yang menyasar kelompok-kelompok rentan. Ini adalah peluang penting untuk membangun sistem dukungan yang terintegrasi.
Kami menyadari bahwa memperbaiki sistem kesehatan mental memerlukan waktu, tenaga, dan kebulatan tekad. Meski demikian, masih banyak yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing dari kita dapat melanjutkan kebaikan-kebaikan bagi diri sendiri dan satu sama lain. Kita membutuhkannya sekarang, lebih dari sebelumnya.
Penulis berasosiasi dengan PUSKAPA (Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak, Universitas Indonesia)
Andrea Adhi (andrea@puskapa.org) adalah Kepala Bidang Inklusi dan Perlindungan Sosial. Marsha Habib (marsha@puskapa.org) adalah Pengelola Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Widi Sari (widi.sari@puskapa.org) adalah Kepala Bidang Penelitian, Pengawasan, dan Evaluasi.
