Ward Berenschot dan Darmawan Purba
Ridho's campaign sugar- LampungOnline: http://www.lampungonline.com/2014/03/bagi-gula-cagub-cawagub-lampung-ridho.html
Pada tanggal 9 April, Ridho Ficardo menjadi gubernur baru Lampung, yaitu propinsi Sumatera yang paling selatan. Pada pandangan pertama, pemain berusia 33 tahun ini tampaknya pilihan yang bukan tetap karena ia tidak memiliki karisma serta pengalaman pemerintah. Tapi ia memiliki suatu fitur yang menang: ia adalah anak dari salah satu direktur Perusahaan Sugar Group (Sugar Group Companies, SGC), produser gula Gulaku yang terdapat di mana-mana pun.
Dukungan keuangan dari Sugar Group memungkinkan Ridho untuk menghabiskan boros selama kampanyenya. Sesuai dengan slogan kampanyenya ‘memberi kepada, dan melayani, masyarakat Lampung’, Ridho membuat pemilu gubernur sebagai suatu prestasi yang mewah. Truk-truk penuh gula melaju ke desa-desa di seluruh Lampung untuk melaksanakan ‘banjir gula’, sebuah ‘banjir’ besar karung-karung gula beratnya 2 kilo yang dihiasi dengan gambar Ridho. Konser music, drama boneka, dan menurut kabar, distribusi langsung 50,000 rupiah per pemilih memastikan bahwa nama Ridho secara bertahap meningkat dalam jajak pendapat. Pada akhirnya, is memenangkan 44 persen suara, unggul jauh dari pesaing-pesaingnya. Pencapaian ini memiliki biaya, menurut perkiraan pengamat-pengamat yang diwawancarai, hingga 500 miliar rupiah (43 juta USD).
Uang ini mempereratkan pengaruh politik SGC yang sudah cukup itu. Sugar Group telah lama memberikan sumbangan kepada para politisi. Sejak 2011 perusahaan ini telah mendanai kampanye-kampanye pemilu bupati, yang mengarah ke pemilu calon-calon ‘mereka sendiri’ di Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
Memperbaharui sewa tanah
Bukan suatu kebetulan bahwa di kabupaten-kabupaten ini, terdapat perkebunan besar yang dimiliki oleh Sugar Group. Perusahaan ini bisa mendapatkan keuntungan yang cukup banyak dengan menempatkan orang-orang mereka sendiri dalam posisi yang berkuasa. Alasan utama untuk boros gula raya Lampung ini adalah berakhirnya mendatang sewa tanah 30 tahun SCG itu (HGU) untuk beberapa perkebunan. Mengingat bahwa suap besar yang pembaharuan seperti sewa tanah biasanya melibatkan, SGC mungkin bisa menutup sebagian biaya kampanye sekarang karena Ridho akan menjadi orang untuk mengotorisasi perpanjangan tersebut.
SGC juga terlibat dalam sejumlah konflik tanah dengan perusahaan lain - ada pertempuran hukum berkepanjangan dengan kelompok Salim atas tanah dan sebuah pabrik - dan juga dengan penduduk desa. Pada tahun 2012 penduduk desa di Tulang Bawang melakukan protes besar terhadap SGC, karena perusahaan ini meraih tanah mereka dan memotong akses ke desa mereka. Dengan gubernur serta bupati setempat sekarang sekutunya, SGC tidak akan diganggu lagi oleh kerepotan tersebut. Ada kemungkinan bahwa SGC akan menggunakan politisinya yang 'ramah' untuk memperoleh lisensi demi mendapat lebih banyak lahan untuk memperluas perkebunannya. Sifat kepemilikan lahan yang sudah tegang itu di Lampung memang menunjukkan bahwa pemilu Ridho mungkin juga memicu gelombang konflik tanah yang baru.
Ridho Ficardo tidak menyembunyikan kesetiaannya. Program pemilu berbaris 16 di situsnya menunjukkan bahwa melayani Sugar Group adalah tujuan utamanya: "potensi agro-bisnis di Lampung terhambat (...) oleh infrastruktur yang lemah, masalah keamanan dan pungutan liar ('biaya liar', yaitu mencari sewa). Apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Kita perlu memilih pemimpin yang memiliki solusi". Memang untuk SGC, Ridho mewujudkan solusi untuk tantangan operasional besar yang lain: mencari sewa merajalela yang telah menjangkiti perusahaan ini selama bertahun-tahun.
Birokrat dan politisi telah memeras uang dari perusahaan ini dengan mengancam untuk mengambil (dan membuat) penyimpangan dalam penggunaan lahan SGC dan produksinya. SGC adalah kehadiran perusahaan dominan di suatu daerah ekonomi yang terpencil. Ia juga bekerja dalam kerangka hukum yang lemah dan bertentangan mengenai penggunaan lahan. Jadi SGC adalah rentan untuk digunakan 'seperti ATM' oleh individu giat pada semua tingkat pemerintahan. Ridho sekarang diharapkan untuk bertindak lebih tegas dalam menangani praktek-praktek tersebut. Bahkan, itulah yang pernah diperdebatkan oleh informan-informan yang bersimpati kepada SGC - bahwa SGC memberikan Ridho kemampuan untuk 'membersihkan' dan 'memprofesionalkan' lembaga-lembaga negara.
Locals drive to a Ridho campaign rally- Author's collection
Pelukan yang bersemangat
Pemilu Lampung yang berlapis gula itu menggambarkan bagaimana proses demokratisasi di Indonesia sedang mendorong bisnis dan politisi ke dalam pelukan masing-masing. Sebelumnya, melakukan bisnis di Indonesia bergantung pada memiliki kontak yang baik. Selama Orde Baru, hartawan-hartawan bisa mengumpulkan kekayaan besar dengan memanfaatkan hubungan mereka bersama Suharto untuk mendapatkan lisensi dan pembebasan. Tapi harapan adalah bahwa reformasi dapat mengubah karakter politik Indonesia yang oligarki dan mendistribusikan tenaga yang lebih merata. Beberapa reformasi awal, seperti undang-undang kehutanan yang baru, undang-undang tentang serikat buruh dan komitmen untuk mengakui hak tanah umum menyarankan (agro-)bisnis besar tidak bisa lagi menginjak-injak hak-hak warga negara Indonesia. Tapi, seperti berbagai pengamat kini telah menunjukkan, demokratisasi hanya mengubah strategi elit ekonomi Indonesia, bukan dominasi mereka.
SGC advertisement congratulating a local Bupati on this election win- Author's collection
Sementara pengusaha perlu membangun kontak dengan birokrat berpengaruh pada waktu Orde Baru, kini mereka membeli pengaruhnya dengan mendukung kampanye pemilu politisi - atau mereka sendiri menjadi politisi. Karena melonjoknya biaya menjalankan kampanye pemilu, politisi tidak bisa mengorbankan dukungan perusahaan tersebut. Sebuah karir politik yang sukses membutuhkan baik sedang atau menemukan seorang pengusaha kaya.
Pelukan yang erat ini antara bisnis dan politik sebagian besarnya adalah memperkuat diri. Betapa bisnis-bisnis menyadari bahwa kontak politik sangat penting untuk memperoleh lisensi dan menghindari pungutan liar di mana-mana, mereka menghadapi insentif yang kuat untuk melibat diri dalam perjanjian rahasia atau tidak-begitu-rahasia dengan kandidat politik. Pertimbangan tersebut melaju Sugar Group untuk mendukung politisi. Perusahaan ini tidak benar-benar menginginkan birokrasi yang lebih profesional ketika mengeluarkan lisensi baru. Birokrasi yang mengimplementasikan kebijakan dan hukum secara universal dan adil tidak akan memungkinkan Sugar Group untuk menutup uang yang dikeluarkan untuk kampanye pemilu. Untuk menutup biaya ini, Sugar Group mengharapkan politisinya untuk campur tangan dalam prosedur birokrasi, yaitu membengkokkan aturan dan regulasi supaya menguntungkan mereka. Dengan cara ini kesepakatan tersebut melemah lembaga negara serta relevansi aturan dan kebijakan.
Dalam rangka untuk menghormati komitmen mereka kepada pendukung dan penyandang dana kampanye, pemimpin terpilih terus-menerus merusak dan menghindari prosedur birokrasi. Pelemahan lembaga negara yang dihasilkan lebih memperkuat ketergantungan pengusaha pada politisi, karena mereka memiliki jaminan sedikit bahwa aturan dan kebijakan akan diterapkan dalam mode diprediksi jika mereka tidak memiliki kontak politik. Dalam arti tersebut, strategi bisnis Sugar Group hanya mengalahkan diri sendiri. Selama elit ekonomi (seperti direktur SGC) menggunakan kontaknya untuk menghindari regulasi, campur tangan politik mereka tidak akan mengarah pada profesionalisme lembaga negara maupun membasmi praktik mencari sewa.
Kekecewaan publik dan pemanis pemilu
Tumpang tindih antara politik dan bisnis juga memperkuat diri dalam cara lain. Pemilih melihat kekayaan koalisi yang dikumpulkan oleh politik-bisnis besar dengan memberi izin dan kontrak kepada satu sama lain. Mereka menyadari bahwa janji-janji politisi tentang perubahan peraturan dan kebijakan sering kosong, karena pemilih melihat bagaimana pemimpin terpilih tidak mematuhi peraturan ketika ditekan oleh teman-teman perusahaan mereka. Dalam konteks ini tidak mengherankan bahwa banyak pemilih memperdagangkan suara mereka untuk uang (atau gula), karena merasakan bahwa pemanis tersebut mungkin menjadi satu-satunya manfaat yang mereka dapat harapkan secara realistis dari politisinya. Pengamatan kampanye selama pemilu legislatif pada tanggal 9 April menunjukkan bahwa pembelian suara telah menjadi sangat umum. Pemilih menjadi semakin pragmatis dalam hubungan mereka dengan politisi. Ironisnya adalah bahwa kekecewaan ini dengan politik dan harapan yang dihasilkan dari uang dan hadiah memfasilitasi dominasi lanjutan dari elit ekonomi, karena melonjaknya biaya kampanye membuat politisi bergantung pada donor kaya.
Saat ini ada sedikit ruang bagi pemilih untuk menghukum politisi yang terlibat dalam penawaran gelap dengan perusahaan-perusahan. Pemilih umumnya tidak tahu perusahaan mana yang mendanai calon mereka. Politisi diwajibkan untuk melaporkan dana dan biaya kampanye mereka. Namun karena tidak ada mekanisme untuk mengecek kebenaran mereka, laporan-laporan ini telah menjadi latihan administrasi yang sia-sia. Lebih jauh lagi, sungguhpun keterlibatan Sugar Group dalam pemilihan gubernur Lampung agak terang-terangan, wartawan lokal jarang berani menyebutkan nama perusahaan ini secara eksplisit karena takut pembalasan dan penarikan iklan. Akibatnya pemilih tidak benar-benar tahu apa kepentingan bisnis mereka mungkin mendukung dengan suaranya. Para petani yang memprotes Sugar Group di Tulang Bawang tahun 2012 mungkin telah memilih Ridho, hanya karena peran para perusahaan jarang masuk debat publik.
Pembiayaan kampanye yang lebih transparan
Salah satu solusi yang mungkin bisa, seperti yang diperdebatkan oleh Marcus Mietzner dalam buku terbarunya tentang partai-partai politik di Indonesia, ialah meningkatkan dana negara untuk kampanye pemilu. Hal ini akan mengurangi ketergantungan politisi pada donor perusahaan. Tapi itu tidak akan menghilangkannya.
Inisiatif juga diperlukan untuk meningkatkan transparansi pembiayaan kampanye. Negara-negara Amerika Latin dapat menunjukkan bahwa hal ini dimungkinkan. Melalui kombinasi reformasi hukum dan penelitian mendalam, sejumlah LSM-LSM Amerika Latin berhasil dalam mempublikasikan sumber dana kampanyenya politisi. Situs-situsnya telah menjadi sumber penting bagi wartawan, memungkinkan mereka untuk mengekspos hak istimewa yang diberikan kepada para donor kampanye. Sebuah replikasi dari upaya-upaya tersebut di Indonesia bisa memungkinkan pemilih untuk lebih meneliti politisi mereka dan, pada akhirnya, melonggarkan hubungan antara bisnis dan politik.
Ward Berenschot (ward.berenschot @ gmail.com) adalah seorang peneliti di KITLV Leiden. Ia meneliti tentang clientelisme dan kewarganegaraan di Indonesia.
Darmawan Purba (yuanren_purba@yahoo.com) adalah seorang ilmuwan politik di Universitas Lampung.
