English version
Anton Muhajir
Tidak ada ingar bingar pesta perayaan di Pantai Segara, Sanur, Denpasar, Bali pada pergantian malam tahun lalu. Musik yang sudah disiapkan harus dimatikan kembali. Kursi-kursi kayu dibalik menutup meja. Pengunjung restoran di pantai harus bubar. Pergantian tahun baru di salah satu pusat wisata Bali itu terasa kembali senyap.
Padahal, sekitar 15 menit sebelum pergantian tahun itu, suasana masih ramai. Tamu-tamu lokal memenuhi meja kursi. Pelayan sibuk mengantarkan pesanan. DJ memutar musik di antara warna-warni lampu kelap-kelip.
Namun, pesta harus dibatalkan. Petugas gabungan dari kepolisian dan pecalang setempat mendatangi tempat tersebut. Mereka meminta pengelola kafe untuk segera membubarkan persiapan pesta.
‘Tidak bisa sekarang, Pak. Kalau sekarang bubar, bagaimana mereka akan bayar?’ kata pemilik kafe.
‘Tapi, ini sudah aturan, Pak. Suasana masih pandemi. Tidak boleh ada kumpul-kumpul,’ jawab pecalang, satuan pengaman adat desa di Bali.
Petugas gabungan menggunakan tiga aturan untuk melarang pesta perayaan tahun baru. Ada tiga aturan terkait pelaksanaan perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 di Bali, yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2021, Surat Edaran (SE) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SE/2/M-K/2021, dan SE Gubernur Bali Nomor 20 tahun 2021.
Tiga aturan itu menyatakan hal sama. Seluruh tempat usaha atau destinasi wisata dilarang menyelenggaraka acara perayaan tahun baru baik di area tertutup maupun terbuka, termasuk arak-arakan, pesta petasan dan kembang api.
Maka, malam itu tidak ada perdebatan lebih lanjut. Pengelola restoran segera meminta pengunjung bubar. Satu per satu tamu pergi meninggalkan meja kursinya. Restoran yang semula penuh pengunjung itu kemudian senyap. Pesta perayaan tahun baru pun gagal.
Namun, di sebagian tempat lain, warga masih merayakan dengan terbatas, termasuk di pantai dekat salah satu hotel tertua di Bali, Grand Inna Bali Beach. Sebagian tamu hotel milik pemerintah Indonesia yang dibangun pada 1963 ini menyalakan kembang api di pantai. Kembang api diarahkan ke atas lalu sumbunya dinyalakan.
Kembang api meluncur dalam gelap malam dingin dan basah seusai hujan. Gemerlap sejenak di atas. Memercikkan api warna-warni. Lalu, suasana kembali redup. Sepi. Gelap. Serupa pariwisata Bali yang juga belum menemukan titik terang setelah dua tahun pulau ini dihantam pandemi COVID-19.
Turun drastis
Pandemi COVID-19 menghantam Bali lebih parah dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Sejak kasus COVID-19 pertama ditemukan di Indonesia pada Maret 2020, gemerlap pariwisata Bali semakin meredup. Pariwisata yang menjadi landasan utama ekonomi Bali langsung mati suri.
Selama hampir setahun di 2021, hanya ada 51 kunjungan turis mancanegara di Bali. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut jumlah itu turun 99,995 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Januari-November 2020, setidaknya masih ada lebih dari 1 juta turis mancanegara. Jumlah sepanjang tahun 2020 tersebut turun 83,26 persen dibandingkan 2019.
Data dua tahun terakhir itu semakin terlihat jauh turun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum terjadinya pandemi. Saat itu tiap tahun setidaknya ada lebih dari lima juta turis mancanegara ke Bali. Persisnya 6,2 juta (2019), 6 juta (2018), dan 5,7 juta (2017).
Tanpa pariwisata, ekonomi Bali ibarat permainan roller coaster setelah mencapai titik puncak, meluncur turun drastis. Pertumbuhan ekonomi Bali yang tiga tahun sebelumnya relatif menurun pun semakin terpuruk: 6,16 (2017), 6,10 (2018), 5,28 (2019), lalu turun tak terkendali menjadi -12,32 (2020) dan -2,91 (2021).
Secara kasat mata, data-data itu tak bisa berdusta. Lokasi-lokasi pusat wisata di Bali masih terasa mati suri. Hotel, restoran, kafe, dan toko-toko suvenir di kawasan Kuta dan Seminyak masih banyak yang tutup. Pintu terkunci. Berdebu.
Situasi serupa tak hanya di kawasan Bali selatan, tetapi juga daerah lain. Pada akhir Desember 2021 lalu, misalnya, Pantai Amed yang biasanya penuh dengan turis asing sebelum pandemi terlihat lengang. Jumlah turis asing bisa dihitung dengan jari. Padahal, selain pertengahan, akhir tahun selalu menjadi musim ramai (peak season) kunjungan turis di Bali.
‘Dua tahun ini tidak ada tamu sama sekali. Saya mau sewakan saja,’ kata Wayan Miskin, pengelola salah satu hotel di Amed.
Relatif berhasil
Belum pulihnya kondisi pariwisata Bali saat ini tak bisa dilepaskan dari situasi COVID-19, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.
Sebenarnya, penanganan kasus COVID-19 di Indonesia relatif berhasil, termasuk di Bali. Secara statistik, laju penularan sudah terkendali. Pada 31 Desember 2021, misalnya, penambahan kasus COVID-19 di seluruh Indonesia ‘hanya’ 180 kasus. Jauh lebih rendah dibandingkan puncak gelombang kedua pada 15 Juli 2021 yang mencapai 56.757 kasus dalam sehari.
Situasi Bali pun demikian. Pada awal tahun, Januari 2022, bahkan sudah tidak ada penambahan kasus sama sekali. Padahal, pada Agustus tahun lalu, penambahan kasus per hari bisa sampai lebih dari 1.900.
Ketika kasus sudah relatif terkendali, pencapaian vaksinasi juga makin tinggi. Pada pekan pertama Januari 2022, pemerintah sudah memberikan vaksin COVID-19 pada hampir 3,5 juta penduduk Bali, melebih target 3,4 juta. Adapun vaksin kedua sudah mencapai 3,1 juta atau 91,35 persen.
Namun, ketika COVID-19 sudah relatif terkendali, pariwisata Bali belum juga sepenuhnya pulih kembali. ‘Kondisi pariwisata Bali masih jauh dari kata pulih, tapi mau tidak mau hidup harus berlanjut,’ ujar Wayan Willy, sopir pariwisata.
Bersama temannya, Willy mengelola usaha agen perjalanan di Bali. Mereka melayani turis-turis mancanegara dan domestik. Sebelum pandemi, tamu mereka lebih banyak dari mancanegara. Namun, kini mereka hanya mengandalkan tamu domestik. Jumlahnya pun bisa dihitung dengan jari.
Begitu pula dengan hotel-hotel di kawasan pusat sekalipun, seperti Kuta. Menurut data BPS, pada Oktober 2021 lalu, okupansi hotel di Bali hanya 17,73 persen. Jumlah itu masih jauh di bawah standar minimal agar hotel bisa tetap beroperasi.
‘Idealnya, okupansi sampai 40 persen, hotel baru bisa breakeven point. Kalau masih satu digit, tidak mungkin bisa menutupi biaya operasional,’ kata Ketua Perhimpunan Pariwisata Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Badung IGN Rai Suryawijaya.
Menurut Rai, dalam sejarah pariwisata Bali, situasi saat ini yang paling parah. Bali pernah dua kali mengalami bom pada 2002 dan 2005 maupun erupsi Gunung Agung pada 2017. Namun, saat itu Bali cepat bangkit karena dukungan pemerintah pusat maupun komunitas internasional.
‘Berbeda dengan saat ini karena semua negara dan setiap orang juga mengalami kesulitan karena pandemi COVID-19,’ ujarnya.
Naik turun
Seperti judul novel pertama George Orwell, Down and Out in Paris and London, begitulah pariwisata Bali memang naik turun. Begitu pula dengan kebijakannya. Pemerintah lokal dan pusat sudah berusaha untuk menghidupkan kembali pariwisata Bali melalui beragam strategi dan cara. Pada pertengahan September 2020, ketika kasus COVID-19 masih tinggi penambahannya, pemerintah pusat justru mengajak para influencer untuk mempromosikan pariwisata Bali.
Melalui program We Love Bali, Dinas Pariwisata Bali mengajak 44.000 pengguna media sosial untuk datang ke Bali. Mereka diharapkan bisa mempromosikan wisata Bali yang menerapkan pariwisata berbasis cleanliness, health, safety, and environment (CHSE).
Setahun kemudian, pemerintah pusat juga membuat program Working from Bali (WFB). Para pegawai kementerian di ibu kota Jakarta melaksanakan pertemuan dan rapat di Bali. Hotel-hotel besar di Bali, terutama di kawasan elite Nusa Dua dan Kuta, pun dipenuhi para amtenar dari Jakarta. Padahal, pada saat yang sama, kasus di Jakarta sedang tinggi-tingginya.
Sekretaris Satgas COVID-19 Bali Made Rentin pun bahkan menganggap kebijakan itu sebagai penyebab naiknya kasus COVID-19 di Bali pada pertengahan tahun lalu. Kasus di Bali yang semula relatif terkendali lalu beranjak naik hingga puncaknya pada Agustus 2021. Karena jumlah kasus COVID-19 di Bali terus naik, program WFB pun dihentikan.
Ketika kemudian situasi mulai agak membaik, pemerintah pun kembali mengusahakan agar pariwisata Bali pulih kembali. Pada 14 Oktober 2021, misalnya, Pemerintah Pusat membuka kembali rute penerbangan internasional ke Bali. Kali ini bahkan Presiden Joko Widodo sendiri yang mengumumkan pembukaan tersebut. Sebelumnya, karena alasan COVID-19, penerbangan dari negara lain ke Indonesia dan sebaliknya hanya diizinkan melalui dua bandara internasional, yaitu Bandara Soekarno Hatta di Cengkareng, Banten dan Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara.
Karena itu, pembukaan kembali penerbangan internasional dari dan ke Bali seolah membuka harapan baru. Gubernur Bali I Wayan Koster bahkan optimis pembukaan rute penerbangan internasional itu akan membawa 40.000 turis mancanegara ke Bali. Koster mengatakan, hotel-hotel bahkan sudah dipesan.
Toh, omongan Koster tak terbukti. Ppembukaan rute penerbangan internasional ke Bali itu serupa pepesan kosong. Hingga akhir tahun lalu, belum ada satu pun penerbangan langsung dari 14 negara yang diizinkan ke Bali. Turis mancanegara pun tak lebih dari hitungan jari.
‘Koster hanya uluk-uluk. Kita kena zonk!’ kata Made Suarta, sopir taksi daring. Uluk-uluk adalah bahasa Bali. Artinya omong kosong.
Tidak kapok
Menurut Suarta, omong kosong pemerintah dalam memulihkan ekonomi Bali itu juga terlihat pada jargon baru yang oleh pemerintah disebut Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru. Konsep itu diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 3 Desember 2021.
Dalam Peta Ekonomi Baru itu, Pemerintah Indonesia memang menawarkan visi baru Bali yang hijau, tangguh, dan sejahtera. Konon, konsep ini sebagai refleksi dari situasi ekonomi Bali yang amat tergantung pada pariwisata. Ada enam strategi dasar, termasuk Bali Produktif yang meliputi revitalisasi pertanian, perikanan, dan kelautan.
Secara ekonomi, Bali ditargetkan mengalami pertumbuhan hingga 7,7 persen pada 2045. Transformasi itu ditargetkan akan bisa meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian Bali hingga 5,4 persen di tahun yang sama.
Namun, mengharapkan Bali menciptakan sumber ekonomi selain pariwisata juga sama saja dengan mimpi di siang bolong. ‘Pemerintah tidak punya punya konsep lain saat ini,’ kata Willy. Buktinya, selain Peta Jalan Ekonomi Baru itu, pada saat sama, pemerintah pusat juga mengenalkan Rencana Pengembangan Pariwisata Ubud, Tegalalang, dan Payangan (Ulapan). Lagi-lagi pariwisata.
Peluncuran Peta Jalan Ekonomi Kerthi Baru itu dilakukan di Pulau Serangan, pulau yang direklamasi pada zaman Orde Baru, 1994-1998. Saat itu, reklamasi pulau di sisi selatan Denpasar itu ditolak para aktivis. Reklamasi Pulau Serangan menjadi salah satu monumen kegagalan pembangunan pariwisata massal di Bali.
Toh, pulau itu kini justru menjadi tempat meluncurkan jargon pemulihan ekonomi Bali, termasuk pariwisata, setelah mati suri selama pandemi. Karena itulah, bagi warga kritis di Bali, termasuk Wayan Willy dan Made Suarta, pemerintah tidak belajar untuk mencari alternatif sumber ekonomi selain pariwisata massal.
Nyoman Sukma Arida, doktor pariwisata Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, Bali mengatakan Bali memang harus bersiap-siap menghadapi tren baru pariwisata jika nanti pandemi sudah teratasi. ‘Bali harus menciptakan pariwisata berkulitas dengan mendorong wisata berbasis desa dan lingkungan (ekowisata) dan kesehatan,’ kata doktor alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu.
Jika tidak, menurut Sukma, pemerintah Bali hanya akan mengulangi kegagalan untuk mencari alternatif di luar pariwisata massal saat ini. Padahal, sudah terbukti bahwa pariwisata massal amatlah labil. Rentan pada goncangan situasi global.
‘Pariwisata Bali ibarat istana pasir. Indah, tapi langsung hancur ketika tersapu ombak,’ tambah Willy.
Anton Muhajir (antonemus@disroot.org) adalah jurnalis freelance yang tinggal di Bali.
