Esai foto-foto Pulau Buru
Ken Setiawan
Sudah jam 4 pagi ketika kapal feri yang saya tumpangi mendarat di Namlea, ibukota Kabupaten Buru, Maluku. Disambut dengan kegelapan yang, menurut perasaan saya, sangat cocok untuk ukuran pulau yang punya latar belakang sejarah sebagai kamp penjara.
Saya datang ke pulau Buru untuk melacak jejak langkah ayahku Hersri Setiawan, seorang mantan ketua Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) Jawa Tengah dan wakil Komite Nasional Indonesia di Biro Pengarang Asia Afrika di Kolombo. Ayah ditangkap pada tahun 1969, dan setelah ditahan di beberapa penjara di sekitar Jakarta pada tahun 1971 beliau dikirim ke Pulau Buru bersama 12.000 tahanan politik (Tapol) lainnya.
Awalnya tak banyak yang tersisa dari Pulau Buru walaupun di masa lalu tempat ini adalah penjara. Barak-barak yang dulunya dihuni Tapol sudah dibongkar. Namun jika dicermati, bekas-bekas masa lalu pulau Buru sebagai kamp kerja paksa masih cukup terasa.
Sejak tahun 1969 para Tapol telah berdatangan ke pulau Buru, dan tugas pertama mereka adalah membuka lahan pertanian. Tak hanya itu, mereka juga harus membuat jalan, membuka sawah, dan membangun desa. Kerja paksa ini dirancang sebagai hukuman bagi tahanan, namun tujuan pemerintah yang sebenarnya adalah mempersiapkan pulau Buru untuk keperluan transmigrasi. Pemerintah menyebut pulau Buru sebagai Tempat Pemanfaatan (Tefaat) dan Instalasi Rehabilitasi (Inrehab).
Sebelum transmigran datang ke pulau Buru, sejak tahun 1972 ada beberapa keluarga Tapol yang pindah untuk menyusul anggota keluarga mereka yang ditahan. Tapol yang disatukan kembali dengan keluarganya itu tidak dibebaskan, namun diberi sedikit kebebasan. Sebagai contoh, mereka boleh tinggal di rumah masing-masing dan tidak lagi tinggal di barak. Beberapa dari rumah itu sampai sekarang masih ada, karena ada beberapa Tapol yang memilih untuk tinggal menetap di sana setelah dibebaskan pada tahun 1977.
Sebuah rumah yang dibangun Tapol, sekitar 1972, untuk persiapan kedatangan keluarga
Para Tapol juga membangun beberapa bangunan lainnya, seperti bangunan sekolah. Di Desa Savanajaya yang berada sekitar 20 kilometer dari Namlea, para Tapol membangun Sekolah Dasar setempat. Pada saat itu dan bahkan sampai sekarang, anak-anak di pulau Buru diajar oleh (mantan) Tapol. Di tempat lain di Indonesia, mantan Tapol justru dilarang untuk mengajar.
Sekolah Dasar di Savanajaya
Berhadapan dengan sekolah Savanajaya, ada sebuah balai kesenian. Balai ini juga dibangun oleh para Tapol. Para Tapol dulunya menggunakan balai ini untuk pertunjukan seni yang “dinikmati” sesama Tapol dan para pengawal termasuk komandan unit. Balai ini sekarang masih digunakan untuk pertunjukan dan berbagai acara desa. Balai kesenian Savanajaya direnovasi dengan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 2014. Sayangnya, renovasi ini justru membuat banyak keluarga Tapol kecewa karena mereka sama sekali tidak dilibatkan dalam proses perencanaannya. Tiang-tiang yang awalnya dibuat oleh para Tapol dari kayu putih kemudian diganti dengan bahan-bahan beton. Beberapa keluarga Tapol mengambil tiang yang asli, karena menurut mereka tiang itu merupakan bagian dari kisah hidup mereka di masa lalu.
Balai kesenian Savanajaya
Beberapa mantan Tapol Pulau Buru berfoto bersama di Balai Kesenian
Di dekat balai kesenian ada sebuah monumen yang menunjukkan sejarah pulau Buru sebagai kamp penjara. Dikenal dengan sebutan ‘Tugu’, monumen ini dimaksudkan untuk menandai hari jadi resmi Desa Savanajaya. Monumen ini merupakan simbol penindasan bagi banyak mantan Tapol.
Monumen Tugu di Savanajaya
Piagam di belakang monumen Tugu, menyebut siapa saja yang terlibat dalam pembangunan Savanajaya, termasuk semua unit kamp penjara
Monumen serupa juga ada di tempat lain. Di pantai Sanleko, tempat banyak para Tapol pertama mendarat, sebuah taman rekreasi dibangun pada tahun 1972 yang secara ironis diberi nama ‘Jaya Bakti’. Taman Jaya Bakti dibuka oleh komandan kamp pada saat itu, A.S. Rangkuti, yang juga dikenal dengan kekejamannya. Rangkuti kemudian diangkat menjadi walikota Medan pada tahun 1980 sampai 1990.
Pantai Sanleko, tempat para Tapol mendarat untuk pertama kali
Piagam di pantai Sanleko yang menandai pembukaan taman rekreasi
Monumen-monumen ini menampilkan sejarah Pulau Buru sebagai bentuk pembangunan dengan terbentuknya desa-desa dan taman-taman rekreasi. Namun demikian, harga dari pembangunan tersebut nyaris tidak terlihat. Hanya batu-batu nisan tua tempat para Tapol bersemayam yang menunjukkan jerih payah pengorbanan mereka. Nama-nama Tapol itu kini sudah hampir tak bisa dibaca karena dihempas oleh hujan, badai, dan waktu.
. 
Nisan sederhana di atas makam seorang Tapol bernama Heru Santoso yang meninggal dalam usia 37 tahun, hanya beberapa bulan sebelum pembebasannya
Bagi masyarakat mantan Tapol pulau Buru, sawah-sawah yang tersebar di banyak tempat di pulau tersebut menjadi warisan paling nyata dari kerja keras mereka. Hari ini, produksi beras merupakan sumber penghasilan utama pulau Buru, selain juga minyak kayu putih, kopra, pala, cengkeh, dan hasil tambang emas yang baru-baru ini dibuka.
Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo (dikenal sebagai 'Jokowi') mengunjungi pulau Buru. Ia menjadi presiden RI kedua yang ke sana sesudah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkunjung pada tahun 2006. Dalam kunjungannya, Jokowi mendorong para petani setempat untuk menaikkan hasil panen sebagai bagian dari program Pemerintah untuk mencapai kemandirian pangan. Pemerintah menginginkan Pulau Buru bisa menjadi lumbung beras untuk Indonesia Timur. Presiden Jokowi telah menjanjikan bantuan keuangan dan peralatan serta meminta Pemerintah Daerah untuk mengelola pertambangan emas dengan lebih baik lagi guna mewujudkan hal ini. Produksi beras memang sedang menurun akhir-akhir ini karena masyarakat lebih memilih untuk menambang emas daripada bekerja di sawah, karena besarnya pemasukan dari aktivitas ini.
Banyak toko kecil yang menjual emas di pinggir jalan
Pada bulan Mei 2015, Jokowi mengunjungi sawah-sawah ini
Produksi beras di Pulau Buru dan rencana pemerintah untuk untuk menjadikan Pulau Buru sebagai tulang punggung kemandirian pangan di Indonesia Timur tak bisa dipisahkan dari sejarah pulau Buru sebagai kamp penjara. Sawah-sawah yang berdiri di antara tahun 1969 hingga 1979 tersebut dibangun dari hasil kerja paksa para Tapol. Banyak mantan Tapol yang kemudian mengungkapkan kekecewaan mereka atas sedikitnya pengakuan pemerintah atas sumbangsih mereka dalam membangun pulau Buru.
Salah satu spanduk yang dipasang untuk menyambut kunjungan Jokowi
Banyak di antara para penduduk Pulau Buru hari ini yang pada awalnya merupakan transmigran yang datang pada akhir tahun tujuh puluhan. Mereka tidak hanya dijanjikan tanah tetapi juga lahan pertanian yang siap pakai. Banyak di antara mereka yang bahkan belum punya pengalaman dalam mengolah lahan pertanian. Seorang transmigran dari pulau Jawa bernama Untung menyampaikannya sebagai berikut, “Suharto berkata pada kami bahwa komunis itu jahat. Namun ketika saya datang, mereka [para Tapol tersebut] justru mengajari saya cara bertani dan mengolah lahan pertanian”. Walaupun hingga saat ini negara tak kunjung mengakui hasil jerih payah dan penderitaan para Tapol, jasa-jasa mereka dalam membangun Pulau Buru justru tak terlupakan oleh orang-orang seperti pak Untung.
Bapak Untung belajar menggarap sawah dari tahanan politik
Ken Setiawan (setiawan.k@unimelb.edu.au) adalah McKenzie Postdoctoral Fellow di University of Melbourne. Risetnya berfokus pada wacana-wacana Hak Asasi manusia di Asia Tenggara. Ken Setiawan berbicara tentang kunjungannya ke Pulau Buru bersama Dave McRae dalam Talking Indonesia podcast Indonesia at Melbourne.
